Jabatan dokter, Dokter gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekayasa Sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun

Pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan jabatan dokter,dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas hasil penelitian, dan perekayasaan teknologi telah menetapkan jabatan-jabatan tersebut sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 40 (empat puluh) tahun melalui Keputusan Presiden Repub

Pengajian Rutin ASN dan Tenaga Kontrak sekaligus Peringatan Menyambut Tahun Baru Islam 1441 H

Pengajian Rutin kali ini bertepatan dengan momentum yang bagus yakni Peringatan menyambut Tahun Baru Islam 1441 H bulan September Tahun 2019 bagi ASN dan Tenaga Kontrak yang beragama Islam dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kedepannya tahun 1441 H diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang lalu pukul 19.00 WIB s,d selesai di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah den...

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan serta untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tujuan dari dibentuknya Undang-undang ini adalah : meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahua

PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019

Bahwa PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan TInggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai, sehingga untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah perlu diatur lebih lanjut dan telah ditetapkan melalui PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019, selengkapnya dapat diunduh di...

PermenPANRB Nomor 14 tahun 2019

Bahwa untuk pedoman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diatur tentang pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan menduduki jabatan fungsional. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan pedoman melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 yang dapat diunduh dilink berikut ini.>>PermenpanRB 14 Tahun 2019  

Pembaharuan Data E-Formasi

Merujuk pada PP 11 Tahun 2017 pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan kebutuhan PNS dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik, maka setiap Instansi wajib melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan hasil anjab dan ABK kemudian setelah ditetapkan oleh PPK dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi. Beberapa hal terkait PP 11 Tahun 2017 pasal 5 ayat (2) dapat diunduh pada Surat MenpanRB Nomor B/846/SM.01

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi maka perlu disusun petunjuk teknis jabatan fungsional Penata Anestesi melalui Peraturan Menteri Kesehatan. &gt...

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi maka perlu disusun petunjuk teknis jabatan fungsional Asisten Penata Anestesi melalui Peraturan Menteri Keseha...