Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Menteri. Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah, dan dalam hal ini diperlukan Menteri dapat menetapkan Jabatan Fungsional tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah. Dengan Demikian sebagai tindak lanjut diperlukan suatu pedoman mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Jabatan Fungsional. Peraturan lengkap beserta lampirannya dapat dilihat pada link PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019