Persetujuan penetapan hal tersebut diatas dituangkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/313/M.SM.02.03/2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan mengisi JPT tertentu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil akan disusun kemudian dan disampaikan kepada Kementerian PANRB, BKN dan KASN.