Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Dalam rangka Pengembangan Karier dan Peningkatan Profesionalisme Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. selengkapnya dapat diunduh disini>>>>>PERATURAN BKN NOMOR 21 TAHUN 2020

Berikut tata cara penyampaian usul pensiun melalui Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SI TAGUH) Selengkapnya pada Pemberitahuan berikut>>>>>unduh disini

Uji Coba dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.00 WIB dan dapat dilaksanakan secara mandiri ditempat masing-masing. Selanjutnya aplikasi masih dapat digunakan sampai tanggal 2 Februari 2021 pukul 16 WIB. Surat BPS Nomor : B-0129/BPS/2340/01/2021

Hari ini Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan berupa bahan pangan yang berasal dari keluarga Besar ASN BKD untuk korban banjir di Kalsel. Bantuan tersebut dititipkan melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya akan diantarkan ke Kalimantan Selatan setelah berkoordinasi dengan BPBPK Kalteng selaku leading sector penyaluran bantuan.

Uji kompetensi teknis Statistisi dan Pranata Komputer akan diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Februari 2021. Jadwal pelaksaan, tempat pelaksanaan serta daftar nama peserta dapat dilihat pada surat dan lampiran berikut : Surat BPS No. B-026/02000/01/2021

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman/penduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan disiplin. Ruang lingkup dan ketentuan peraturan ini dapat dilihat selengkapnya pada link berikut >>>> SE MENPAN RB No.1 TAHUN 2021

Surat Edaran ini merupakan pedoman dalam melakukan penunjukan Pelaksana harian dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja, tugas dan fungsi dapat berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan serta memberikan kejelasan mengenai pejabat yang dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian. Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu untuk menetapkan peraturan terkait jabatan fungsional tersebut melalui Peraturan Menteri PANRB.Wewenang, rangkaian kegiatan dan uraian kegiatan dapat dilihat pada Peraturan selengkapnya yg dapat diunduh pada link dibawah ini : PERMENPANRB Nomor 88 Tahun 2020