Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang di bidang manajemen ASN daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
- Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
- Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.