Category: Pengumuman

Unduh Surat Kepala BKN Nomor 5870/B-KS.04.01/SD/K/2021

Bersama ini disampaikan jadwal pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2021 untuk tahapan Tes Kesehatan, Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, Tes Pantukhir dan Registrasi Calon Praja sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/3681/SJ

Dalam rangka mendukung program percepatan data ASN melalui Pemutakhiran Data Mandiri, agar masing-masing ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan aktivasi akun MySAPK. Aktivassi akun MySAPK menggunakan email yang sudah disampaikan pada permintaan data email dan nomor telepon sebelumnya. Unduh surat Nomor 800/309/I.7/BKD

Petunjuk pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa salah satunya melalui Perpindahan dari Jabatan Lain sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Barang/Jasa telah menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penngangkatan dalam jabatan tersebut melalui Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina menyelenggarakan uji kompetensi 17 (tujuh belas) jabatan fungsional bidang pertanian. Unduh surat >>>>>Surat Nomor : B-1493/KP.350/A2/06/2021

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengutamakan layanan secara online melalui aplikasi Si Tagih dan WhatsApp Center BKD 082252000236 dan 0536-3235428Pada saat pelayanan tatap muka ASN, Pegawai Kontrak dan Masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan 5MWajib menunjukkan bukti telah mengikuti program vaksinasi nasional Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/286/sekr.7/BKD

Untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang pedoman pengadaannya telah disusun melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta mendukung Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional khususnya pada sektor pelayanan pendidikan sebagai salah satu prioritas program kerja pemerintah, diperlukan guru yang berkualitas dan profesional dengan jumlah yang proporsional melalui epngisian kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Daerah yang pengadaannya telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021.

Bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional membutuhkan penambahan aparatur sipil negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka disusunlah kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021.