Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian belum diatur dalam PERMENPANRB Nomor 2 Tahun 2019 sehingga perlu diatur untuk menjamin kepastian pengangkatan PPPK bagi jabatan tersebut diatas. Beberapa ketentuan dalam PERMENPANRB Nomor 2 tahun 2020 pun mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal baru. Unduh PERMENPANRB Nomor 72 Tahun 2020 Disini >>> UNDUH

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu mengatur tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja yang dituangkan dalam Peraturan MENPANRB Nomor 70 Tahun 2020.

Bimbingan teknis ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kinerja jabatan Fungsional Arsiparis menuju smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu bersaing di dunia internasional. Bimbingan teknis akan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan. Jadwal bimtek dan kriteria peserta lihat pada lampiran surat Nomor : B-PK.01.01/2230/2020

Sehubungan dengan usulan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (JF) melalui mekanisme pengangkatan pertama, guna penyeragaman dalam proses pengangkatan dan pembinaannya, maka disampaikan beberapa hal terkait penghitungan angka kredit, pengusulan DUPAK, maupun persyaratan guna memenuhi diklat fungsional. Lihat Surat selengkapnya disini>> Surat Sekjen Kemenpupera Nomor : KP.10.01-SJ/797

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 16 (enam belas) jabatan fungsional akan melaksanakan uji kompetensi dengan ketentuan dan persyaratan sesuai jenjang jabatan fungsional yang tertuang di dalam Surat Kementerian Pertanian Nomor : B-1501/TU.020/A2/11/2020

Berikut kami lampirkan Surat Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Formasi Tahun 2019 PENGUMUMAN-CPNS-PROV-KALTENG-FORMASI-2019Download

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang netral, obyektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu pedoman yang meliputi beberapa ruang lingkup antara lain upaya dan langkah, penjatuhan sanksi, pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, dan tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah dituangkan dalam Keputusan Bersama MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu. Unduh SKB

Dalam rangka pembinaan Mental dan Kerohanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Kontrak dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 22 Oktober 2020 / 05 Rabiul Awal 1442 H pukul 17.00 s/d selesai di Istana Isen Mulang Jalan Brigjen Katamso No. 09 Palangka Raya dengan penceramah Habib Ismail Bin Yahya (Plt. Gubernur Kalimantan Tengah).

Pengangkatan PNS dalam jabatan Widyaiswara melalui pengangkatan pertama oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat dilakukan berdasarkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku. Surat LAN RI Nomor : 5410/0.3/JPT.03.1