Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT dijadwalkan pada Bulan September - Oktober 2020 dengan memperhatikan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Surat MENPANRB Nomor : B/611/M.SM.01.00/2020

Bahwa untuk memperkuat peran kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus didukung oleh pejabat yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah. Pembentukan Panitia Seleksi serta dokumen konsultasi yang dilengkapi untuk Menteri Dalam Negeri dapat dilihat pada surat Edaran ini selengkapnya pada link >> SE Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ

Agar penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) tetap terlaksana pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, perlu menyusun pedoman pelaksanaan seleksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan seleksi dengan metode CAT BKN. Berikut kebijakan umum bagi Tim Pelaksana CAT BKN, Panitia Seleksi Instansi dan Peserta >> unduh SE BKN Nomor : 17/SE/VII/2020

Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerjanya, Pegawai Negeri sipil dapat melakukan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 dan telah memperoleh Surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon II. Saat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran MENPANRB Nomor 46 tahun 2020 yang diperbaharui dengan Surat edaran MENPANRB Nomor 55 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat edaran selengkapnya SE MENPANRB Nomor 64 tahun 2020.

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang analisis dan evaluasi hukum perlu menetapkan peraturan tentang jabatan Fungsional Analis Hukum yang mengatur pengangkatan pertama, jenjang jabatan dan uraian kegiatan beserta angka kreditnya. PERMENPANRB Nomor 51 Tahun 2020

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi maka perlu mengganti aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Unduh peraturan disini >>PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2020

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan Perubahan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat beradapatasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja bagi ASN dan Pegawai Kontrak. Pelaksanaan Sistem Kerja Saat Tatanan Normal Baru dapat dilihat pada surat edaran selengkapnya : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/406/IV.7/BKD

Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini untuk memberikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil. Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam peraturan Badan ini meliputi : jenis pemberhentian PNS, pelaksanaan pemberhentian PNS, penyampaian keputusan pemberhentian, pemberhentian sementara, pengaktifan kembali, kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali, hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan, uang tunggu dan uang pengabdian. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020

Mengingat tenggat waktu pemenuhan ketentuan tersebut tersisa sekitar 6 bulan lagi, dan masih banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengangkat jabfung PPBJ maka diperlukan langkah percepatan untuk memenuhi kewajiban tersebut guna menghindari potensi terhambatnya proses pengadaan. Data jabfung PPBJ di lembaga dan pemerintah daerah dapat dilihat pada lampiran surat LKPP Nomor 4306/KA/06/2020

Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional bidang pertanian dan perubahan peraturan terkait pelaksanaan jabatan fungsional diperlukan penegasan tentang pengangkatan dan pembebasan sementara dalam jabatan fungsional. Persyaratan untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, inpassing/penyesuaian dan promosi dapat dilihat pada lampiran surat Kemeterian Pertanian Nomor : B-780/OT.110/A2/06/2020