Category: Pengumuman

Dengan tema Bersama Kita Wujudkan Kalteng Makin Berkah, Pemprov. Kalteng selenggarakan kegiatan pembinaan Manajemen ASN, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (1/4/2022) pukul 08.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Sekda, para Asisten/Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Sekda Kab/Kota dan narasumber dari Komisioner pada pengawasan bidang pengisian jabatan pimpinan tinggi wilayah I. Kepala BKD Prov. Kalteng Lisda Arriyana dalam laporannya menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan pembinaan ASN ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai penerapan sistem merit, yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa ada diskriminasi. Sehingga diharapkan bisa semakin mendorong terwujudnya ASN Kalteng yang berkualitas, profesional, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi. Sementara, Pj. Sekda H. Nuryakin dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan saat ini dalam manajemen ASN…

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah diatur melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/158/IV.1/BKD tanggal 31 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 H di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu diatur dan disesuaikan. SE Jam Kerja Bulan Ramadhan 2022

Senam Pagi Bersama Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator Jumat,11 Maret 2022 Di Halaman Istana Isen Mulang Rujab Gubernur

Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian Kamis, 17 Maret 2022 Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur

Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti Tahun 2021-2026 Rabu,16 Maret 2022 Gedung Wanita

Dalam rangka menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat, akurat, simpel, bebas KKN, Non diskriminatif, adil, memiliki kepastian hukum dan akuntabel maka dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yaitu Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH). Sebagai dasar penggunaan aplikasi SITAGUH bagi PNS yang akan melakukan layanan admisnistrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Prima Kepegawaian Mandiri SITAGUH.

Dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diselenggarakan manajemen karier PNS berdasarkan sistem merit telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pembina dan instansi pengguna diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan dan acuan dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina telah menyusun pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional tersebut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2022.

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan administrasi saat ini perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan peraturan tentang Tunjangan Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022.