Category: Pengumuman

Senam Pagi Bersama Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator Jumat,11 Maret 2022 Di Halaman Istana Isen Mulang Rujab Gubernur

Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian Kamis, 17 Maret 2022 Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur

Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti Tahun 2021-2026 Rabu,16 Maret 2022 Gedung Wanita

Dalam rangka menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat, akurat, simpel, bebas KKN, Non diskriminatif, adil, memiliki kepastian hukum dan akuntabel maka dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yaitu Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH). Sebagai dasar penggunaan aplikasi SITAGUH bagi PNS yang akan melakukan layanan admisnistrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Prima Kepegawaian Mandiri SITAGUH.

Dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diselenggarakan manajemen karier PNS berdasarkan sistem merit telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pembina dan instansi pengguna diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan dan acuan dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina telah menyusun pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional tersebut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2022.

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan administrasi saat ini perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan peraturan tentang Tunjangan Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional sebagai acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina telah menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatannya. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina telah menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, pedoman ini agar menjadi acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina telah menyusun pedoman tersebut melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.