Penyelenggaraan Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemprov Kalteng

Dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diselenggarakan manajemen karier PNS berdasarkan sistem merit telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pembina dan instansi pengguna diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan dan acuan dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina telah menyusun pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional tersebut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2022.

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan administrasi saat ini perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan peraturan tentang Tunjangan Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional sebagai acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina telah menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatannya. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina telah menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, pedoman ini agar menjadi acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina telah menyusun pedoman tersebut melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.

Pemberian hak pensiun adalah bentuk penghargaan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atas pengabdiannya dan akan mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya. Untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, diharapkan kepada Perangkat Daerah agar menyampaikan data PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2023 di lingkungan kerjanya. Data tersebut agar disampaikan seperti contoh formulir yang terlampir dalam surat ini. Surat Nomor 882/200/III.7/BKD

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Negara.

Setelah penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional. Penyesuaian sistem kerja tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, selaku instansi pembina perlu mengatur tentang Tata Kerj Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2021.