Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, sebagai instansi pembina Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021.

Bahwa untuk pengembangan karier jabatan fungsional perawat, peningkatan profesionalisme, menjamin obyektivitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional perawat, maka Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina telah mengatur petunjuk teknis jabatan fungsional perawat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2022.

Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mempunyai tugas menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, yang telah disusun dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara B-414/KASN/1/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi secara nasional. Pengumuman Nomor 002/SJPTP-KT/I/2022

Bersama ini disampaikan Rekonsiliasi Data ASN dengan membandingkan data Nama dan jumlah pemangku jabatan pada perangkat daerah dengan data yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Data dalam format excel dapat diunduh pada tautan : https://tinyurl.com/rekonbkd2022. Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/31/I.1/BKD

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah nomor : 443.1/07/Satgas Covid-19 tanggal 4 Februari 2022 tentang PeningkatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah ProvinsiKalimantan Tengah, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut, antara lain menerapkan pemberlakuan daftar hadir secara manual mulai tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan adanya evaluasi lebih lanjut. Surat Edaran Nomor 800/28/I.1/BKD

Surat Edaran Nomor 443.1/07/Satgas Covid-19

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1766/B-MP.01.02/SD/DII/2022 perihal Ralat pengisian DRH dan kelengkapan Dokumen Penetapan NI PPPK Guru tahap II Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat ralat pada jadwal pengisian DRH serta penyampaian dokumen secara elektronik yang semula tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 diubah menjadi Tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februai 2022. Pengumuman Nomor 800/78/II.7/BKD

Berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/09/II.1/BKD disampakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 10 Januari 2022 s.d. tanggal 26 Januari 2022. Pengumuman Nomor 800/54/II.7/BKD

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang promosi kesehatan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga perlu mengatur Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, dimana sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 namun dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021.