Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Perubahan sebagaimana dimaksud antara lain bahwa Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal (Work from Home) diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan Work From Home tersebut dilakukan di rumah/tempat tinggal dimana pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut ditempatkan/ditugaskan pada Instansi Pemerintah. Surat Edaran lengkapnay unduh disini>> SE MENPAN RB Nomor 54 Tahun 2020

Merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah / janji PNS melalui media elektronik / teleconference pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. Dasar hukum dan penjelasan pelaksanaan terkait hal diatas dapat diunduh pada link berikut : Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/58/III.1/BKD Dasar Hukum dan Peraturan terkait Sumpah Janji PNS Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 perubahan atas Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNSSurat Edaran Kepala BKN Nomor 10/SE/IV/2020 Tentang…

Dalam rangka percepatan proses penyelesaian kenaikan pangkat periode 01 Oktober 2020, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat agar segera menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat. Persyaratan dan Formulir dapat dilihat pada link berikut : UKP OPD Provinsi Kalimantan TengahUKP Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pembina 16 (enam belas) jabatan fungsional akan melaksanakan uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian. Persyaratan administarasi dan kategori jabatan fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi selengkapnya lihat pada surat Kementerian Pertanian Nomor : B-469/TU/020/A2/05/2020

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu memberikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar. Selengkapnya unduh disini>> SE BKN Nomor 11/SE/IV/2020

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diatur sebagaimana tersebut di dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/257/IV.7/BKD

Menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor E-05/KORPRI/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang KOPRI Peduli Covid-19, dengan ini disampaikan kepada seluruh Ketua KORPRI Unit Perangkat Daerah/Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggalang dana anggota KORPRI Kalimantan Tengah. Surat selengkapnya >>SE Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Tengah

Dalam rangka kelancaran serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Viris Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah tetap mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan tetap menerapkan tertib administrasi. Tahapan pengisian JPT selengkapnya lihat disini > SE MENPAN RB Nomor 52 Tahun 2020

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebagai instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan telah mengeluarkan himbauan untuk menggunakan aplikasi Dupak Online Alternatif dalam rangka penyelenggaraan penilaian angka kredit bagi JFAK dalam situasi pandemi Covid-19. Langkah pengiriman Dupak dan deadline pengajuan Dupak beserta lampirannya dapat diunduh pada link berikut : Dupak Online Alternatif JFAK

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya diambil langkah penegakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020