Surat Edaran ini merupakan acuan bagi instansi pemerintah terkait pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) melalui penyesuaian/inpassing dan perpindahan dari jabatan lainnya. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina JFAK perlu menyampaikan persyaratan dan jadwal penyelenggaraan Uji Kompetensi. Surat edaran selengkapnya dapat diunduh disini >SE LAN Nomor 4/K.1/HKM.023/2020

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (work from home) perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja. Jam kerja ASN dibulan Ramadhan >>Surat Edaran MENPAN RB Nomor 51 Tahun 2020

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas SE MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut : Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work from home)Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan PublikPenyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala BesarPenggunaan Aplikasi PeduliLindungi Penjelasan keempat poin tersebut dapat dibaca pada surat selengkapnya >> SE MENPAN RB Nomor 50 Tahun 2020

Penundaan Sementara Urusan Mutasi PNS Antar Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 800/1941/OTDA tanggal 7 April 2020 hal Penundaan Sementara Usulan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Usul Mutasi PNS Antar Daerah pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Surat selengkapnya dapat dilihat disini >> Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 824/96/III.4/BKD.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Evaluasi Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 oleh Gugus Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020, pada prinsipnya direkomendasikan untuk perpanjangan status tanggap darurat. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/104/2020.

Menindaklajuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka Biro Umum Badan Kepegawaian Negara memberlakukan prosedur layanan persuratan secara khusus selama masa diberlakukannya kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan pokok-pokok seperti yang tercantum dalam Surat Edaran BKN Nomor : 61/ROUM/IV/2020.

Dalam upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama tahun 2020, perlu melakukan pergeseran cuti bersama tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini. Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan lengkap beserta lampirannya dapat diunduh disini >>PerMenpanRB Nomor 5 tahun 2020.

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam perencanaan pembangunan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya yang tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2020.

Penundaan sementara hal tersebut diatas dalam upaya meningkatkan konsentrasi dan fokus kegiatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah serta mendukung Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.Penundaan terhitung sejak tanggal terbitnya surat ini sampai dengan tanggal 21 April 2020. Surat selengkapnya lihat disini >> Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 800/1941/OTDA