Pengajian Rutin ASN

Kegiatan Pengajian Rutin dilaksanakan dalam rangka Pembinaan Mental dan Kerohanian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allh SWT khususnya yang beragama Islam. Kegiatan Pengajian kali ini bertempat di Mushalla Al-Amanah (komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah) dengan Penceramah Ustadz H. Achmad Nasiri, M.Pd.I dan yang bertugas adalah : Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan TengahInspektorat Provinsi Kalimantan TengahDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan TengahDinas Kesehatan Provinsi Kalimantan TengahBiro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji PNS, maka diminta agar segera menyampaikan daftar pegawai negeri sipil yang belum mengikuti Pengambilan Sumpah Janji ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat tanggal 10 Maret 2020. Kelengkapan persyaratan dan formulir dapat diunduh disini. Form Sumpah Janji 2020. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10/SE/IV/2020 Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/TeleconferencePeraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNSPeraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 perubahan atas Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JanjiPeraturan BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JanjiPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Undang-Undang Nomor…

Disampaikan kepada Bupati / Walikota Se Kalimantan Tengah mengenai kesiapsiagaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia dengan melakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan mengambil beberapa langkah deteksi dini seperti yang terdapat dalam Surat Edaran selengkapnya unduh disini. Surat Edaran Pneumonia

Standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari : satuan biaya honorarium;satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;satuan paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dansatuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas: satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;satuan biaya konsumsi rapat; dansatuan biaya pemeliharaan. Salinan dan lampiran…

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Polisi Pamong Praja, Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan uji kompetensi penyesuaian/inpassing dan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja. Jadwal dan persyaratan uji kompetensi dapat dilihat pada Surat Kemendagri Nomor 331.1/882/PPL.

Bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 36 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020.

Dalam rangka pembinaan mental dan kerohanian Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya bagi yang beragama Hindu dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diadakan kegiatan Basarah rutin yang diadakan di Balai Hindu Kaharingan Jl. Tambun Bungai No. 05 Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 10.00 WIB dengan Pedharma Wacana Drs. Walter S. Penyang dan Pimpinan Ibadah Wedawati, S.Ag. Perangkat Daerah yang bertugas : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan TengahDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan TengahDinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan TengahBank KaltengBiro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalteng

Dalam rangka pembinaan mental dan kerohanian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diadakan kegiatan Kebaktian Rutin di Gereja Sakatik Jl. Baban No. 1 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 08.00 WIB dengan Pengkhotbah Pdt. Mulyadi. Pelaksana kegiatan ibadah terdiri dari beberapa Perangkat Daerah, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. KaltengBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. KaltengRSUD dr. Doris Sylvanus Palangka RayaPT. TASPEN Cabang Palangka RayaBiro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretriat Daerah Prov. Kalteng

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup serta sudah tidak sesuainya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 dengan tuntutan pelaksanaan tugas pengawasan lingkungan hidup sehingga perlu menetapkan peraturan tentang jabatan Pengawas Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : C26-30/V30-1/99 tanggal 5 Februari 2020 perihal Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja PNS (e-Lapkin), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah menyediakan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja (PPK) menggunakan data Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).Diberitahukan bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan bahan evaluasi pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperbaharui data SKP di SAPK, maka akan menghambat proses layanan kepegawaian khususnya layanan mutasi di Badan Kepegawaian Negara.Adapun data SKP yang dibutuhkan untuk diperbaharui di dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah data SKP Tahun 2019.Diharapkan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan…