Pelaksanaan Simulasi CAT BKN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pada kegiatan Simulasi CAT kali ini dilaksanakan di Gedung CAT Badan Kepegawaian Daerah diikuti oleh 704 peserta yang dibagi dalam 7 Sesi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dimulai pada pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan beberapa hal seperti yang tertera pada Surat BKN Nomor CV 26-30/V 7-2/99.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku aparatur sipil negara perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan persyaratan, tata cara pengusulan calon peserta, jenjang/jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 1/07/DL.00/XII/2019

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, akan diadakan Simulasi CAT BKN untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Tempat pelaksanaan dan cara pendaftaran dapat dilihat pada link berikut. Simulasi CAT BKN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif. Peraturan BKN RI Nomor 25 Tahun 2019.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.Download Peraturan BKN RI Nomor 24 Tahun 2019.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang. Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2019.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Download file lengkapnya disini.

Mengingat bahwa pemberian hak pensiun adalah sebagai bentuk penghargaan kepada seorang PNS atas pengabdiannya dan akan bernilai lebih bila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya. Untuk mewujudkan hal tersebut bersama ini kami mohon berkenan Bapak/Ibu menyampaikan daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP) pada tahun 2021 di Unit Kerja masing-masing. Surat dan lampiran formulir dapat didownload disini. Form BUP PNS 2021