Edaran Penyesuaian Status PNS yang dipekerjakan/diperbantukan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah

PNS dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun diluar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai denan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun. Maka tanggal 7 September 2020 merupakan batas akhir bagi PNS dengan status dipekerjakan/diperbantukan. Tatacara Penetapan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 tahun 2020. Edaran untuk Penyesuaian Status PNS di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah telah dituangkan dalam edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/102/III.4/BKD.

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibidang sistem teknologi informasi berbasis komputer serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional pranata komputer dan angka kreditnya. Peraturan selengkapnya unduh disini >>PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2020

Berikut terlampir Buku Panduan Penggunaan Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020Sebagai informasi SITAGUH merupakan Sistem Informasi yang menyediakan layanan kepegawaian berbasis berkas elektronik. Dengan Sitaguh anda dapat melakukan cetak SK secara mandiri atau melakukan usulan layanan kepegawaian jarak jauh melalui berkas digital.SITAGUH dapat digunakan dimana dan kapan saja.ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dapat langsung menggunakan aplikasi SITAGUH dengan melakukan login username : (NIP TANPA SPASI)password : (NIP TANPA SPASI)Contoh pengisian username yang benar : username : 199010052011011001 password :199010052011011001 Untuk ASN diluar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menggunakan aplikasi SITAGUH, dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui menu Daftar Sekarang!untuk informasi lebih lanjut, silahkan untuk mengunduh Panduan Aplikasi yang dipublikasi bersamaan dengan postingan iniTerima Kasih!! USER-MANUAL-APLIKASI-SITAGUHDownload

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka bersama ini diundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Gunung Mas. Adapun persyaratan, jabatan yang dilelang, tata cara pendaftaran dan contoh formulir dapat diunduh pada link berikut : Pengumuman Nomor : 02/JPTP/VI/2020

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calan Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2020. Persyaratan, tahapan dan jadwal seleksi dapat dilihat pada pengumuman pada link berikut >>Pengumuman Nomor : 810/684/IPDN Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat diakses dan dipelajari pada laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020/

Pelaksanaan uji kompetensi Statistisi dan Pranata Komputer tahap I tahun 2020 akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi online dan dibagi menjadi 3 gelombang. Jadwal, tempat pelaksanaan dan tata tertib unduh disini>> Surat BPS Nomor : B-0604/BPS/2300/05/2020

Untuk menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan pedoman/aturan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam penyelengaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 melalui Surat Edaran MENPANRB Nomor 58 Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk segera melaporkan hasil monitoring atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya terkait pelaksanaan Analisa jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar Pemerintah Daerah menyampaikan laporan melalui aplikasi Sistem Monitoring Analisa Jabatan (SIMONA) pada aplikasi simona.kemendagri.go.id. Surat selengkapnya unduh disini >> Surat Sekjen Kemendagri Nomor 061/3279/SJ

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat atas Surat Edaran MENPANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Perubahan dimaksud adalah perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) dan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik. SE MENPANRB Nomor 57 Tahun 2020

Untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan Pandemi Covid-19 khususnya bagi ASN, diperlukan pedoman Tatanan Normal Baru dalam aspek pemulihan penyelengaraan pemerintahan daerah. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh ASN untuk menjadi agen percontohan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. PERMENDAGRI Nomor 440 - 830 Tahun 2020