Persyaratan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Bersama ini disampaikan kepada rekan-rekan CPNS dan Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk aktif mengusulkan Pengangkatan CPNS menjadi PNS (Penghapusan) terutama untuk CPNS tahun 2019 yang sudah mengikuti Diklat Prajabatan dengan melengkapi persyaratan berikut.>Unduh Persyaratan<

Daftar Nama Jabatan Fungsional download disini

Sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer telah ditetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Funsgional Statistisi Melalui Penyesuaian/Inpassing dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/Inpassing.Kedua Peraturan tersebut berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2019. Dengan berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik tersebut, maka pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan Fungsional Statistisi maupun Pranata Komputer pada tahun 2019 s/d 6 April 2021 dapat dilakukan melalui mekanisme Inpassing. Tata Cara Penyesuaian/Inpassing download disini.

Untuk mempercepat penyelesaian usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat diajukan secara online melalui aplikasi database pejabat dukcapil daerah dan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir. Surat Edaran dan SOP

Penganugerahan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 387 orang dari 30 Perangkat Daerah dengan kategori sebagai berikut : Untuk Satyalencana Karya Satya dengan masa kerja 30 tahun sebanyak 105 orang.Untuk Satyalencana Karya Satya dengan masa kerja 20 tahun sebanyak 121 orang.Untuk Satyalencana Karya Satya dengan masa kerja 10 tahun sebanyak 161 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 yang lalu bertempat di Aula Eka Hapakat kantor gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya mengucapkan selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penerima tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil dan berharap agar pengabdian dan kinerjanya terus ditingkatkan, sehingga kerja instansi dan…

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia melalui PerMenDesTT Nomor 14 Tahun 2019 mengatur pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Penggerak Swadaya masyarakat serta adanya perluasan tugas dan fungsi pejabat serta peningkatan jenjang jabatan sehingga peraturan yang lama perlu diganti.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor : 100.05-5697 Tahun 2019.

Terkait banyaknya pertanyaan mengenai akreditasi dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dalam proses penerimaan CPNS Tahun 2019 telah diadakan rapat Panselnas tanggal 3 Desember 2019 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 47 dan 52 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut : Unduh Surat disini