Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan peraturan pengganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diganti melalui PermenpanRB Nomor 2 Tahun 2020.

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dan ditetapkan dengan PermenpanRB Nomor 36 Tahun 2019.

Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ketentuan umum, ruang lingkup dan kriteria serta mekanisme penyederhanaan jabatan dapat dilihat pada Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019.

Bersama ini disampaikan penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja. Edaran Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020.

Penganugerahan tanda kehormatan "Satyalancana Karya Satya" ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang_Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, pemerintah serta dengan penuh pengadian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.Penghargaan tersebut penting untuk menumbuhkan kebanggan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan darmabakti kepada bangsa dan negara.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 / TK / TAHUN 2019.

Kegiatan Pengajian Rutin dilaksanakan dalam rangka Pembinaan Mental dan Kerohanian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allh SWT khususnya yang beragama Islam. Kegiatan Pengajian kali ini bertempat di Mushalla Al-Amanah (komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah) dengan Penceramah Ustadz H. Achmad Nasiri, M.Pd.I dan yang bertugas adalah : Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan TengahInspektorat Provinsi Kalimantan TengahDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan TengahDinas Kesehatan Provinsi Kalimantan TengahBiro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji PNS, maka diminta agar segera menyampaikan daftar pegawai negeri sipil yang belum mengikuti Pengambilan Sumpah Janji ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat tanggal 10 Maret 2020. Kelengkapan persyaratan dan formulir dapat diunduh disini. Form Sumpah Janji 2020. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10/SE/IV/2020 Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/TeleconferencePeraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNSPeraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 perubahan atas Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JanjiPeraturan BKN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JanjiPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Undang-Undang Nomor…

Disampaikan kepada Bupati / Walikota Se Kalimantan Tengah mengenai kesiapsiagaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia dengan melakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan mengambil beberapa langkah deteksi dini seperti yang terdapat dalam Surat Edaran selengkapnya unduh disini. Surat Edaran Pneumonia