Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat Periode 01 April 2021

Dalam rangka percepatan proses penyelesaian kenaikan pangkat periode 01 April 2021 akan segera dilakukan verifikasi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diminta agar segera menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat dilingkungan kerja Saudara dengan memperhatikan beberapa hal seperti yang tercantum dalam surat edaran ini selengkapnya>>> unduh disini Edaran UKP Periode April 2021

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari Libur Nasional sehubungan kegiatan Pilkada serentak. Edaran Gubernur Kalteng Nomor : 800/168/IV.4/BKD

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/ 844/ I.7/ BKD Tanggal 30 November 2020 Perihal Permintaan Data Kepegawaian Pemangku Jabatan Pelaksana Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Penerapan E-Kinerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berikut terlampir Format pengisian data yang dapat diunduh pada tautan berikut : Unduh Format Pengisian Data Kepegawaian Pemangku Jabatan Pelaksana

Terlampir File Excel , Petunjuk dan Surat Pernyataan Pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 FORM-PIP-2019-NEW-31122019Download Contoh-Surat-Pernyataan-Telah-MelakukanDownload PETUNJUK-PENGISIAN-FIELD-FORM-DATA-SKP-MELALUI-EXCELDownload

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian belum diatur dalam PERMENPANRB Nomor 2 Tahun 2019 sehingga perlu diatur untuk menjamin kepastian pengangkatan PPPK bagi jabatan tersebut diatas. Beberapa ketentuan dalam PERMENPANRB Nomor 2 tahun 2020 pun mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal baru. Unduh PERMENPANRB Nomor 72 Tahun 2020 Disini >>> UNDUH

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu mengatur tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja yang dituangkan dalam Peraturan MENPANRB Nomor 70 Tahun 2020.

Bimbingan teknis ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kinerja jabatan Fungsional Arsiparis menuju smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu bersaing di dunia internasional. Bimbingan teknis akan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan. Jadwal bimtek dan kriteria peserta lihat pada lampiran surat Nomor : B-PK.01.01/2230/2020

Sehubungan dengan usulan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (JF) melalui mekanisme pengangkatan pertama, guna penyeragaman dalam proses pengangkatan dan pembinaannya, maka disampaikan beberapa hal terkait penghitungan angka kredit, pengusulan DUPAK, maupun persyaratan guna memenuhi diklat fungsional. Lihat Surat selengkapnya disini>> Surat Sekjen Kemenpupera Nomor : KP.10.01-SJ/797

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 16 (enam belas) jabatan fungsional akan melaksanakan uji kompetensi dengan ketentuan dan persyaratan sesuai jenjang jabatan fungsional yang tertuang di dalam Surat Kementerian Pertanian Nomor : B-1501/TU.020/A2/11/2020