Pengumuman Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Berikut disampaikan Hasil SKD CPNS Tahun 2019. Unduh disini >>SKD 2019

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020, bahwa Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggal (work from home) yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Surat selengkapnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/29/IV.I/BKD

Memperhatikan status Tanggap Darurat Bencana Nasional non-Alam Pandemi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan oleh instansi yang semula direncanakan pelaksanaannya mulai tanggal 25 Maret 2020 ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas yang hasilnya akan diberitahukan kemudian dalam bentuk Surat Edaran. Demikian disampaikan, surat selengkapnya dapat diunduh di SE MENPANRB Nomor : B/318/M.SM.01.00/2020

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor dan Pemerintah daerah pada penanganan COVID-19 khususnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait isolasi diri sendiri. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020

Memperhatikan pernyatan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 sehingga perlu ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020.

Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian meterial yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. COVID-19 pun telah dinyatakan sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO). Bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki dengan beberapa ketentuan seperti yang terdapat pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020.

Senam Pagi Bersama ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak, TNI dan POLRI serta menjalin silaturahmi antar sesama Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan senam pagi kali ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 07.00 WIB s/d selesai bertempat di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dengan pelaksana sebagai berikut : Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan TengahDinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan TengahDinas Perkebunan Provinsi Kalimantan TengahPT. BPJS Cabang Palangka RayaBiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalimantan Tengah

Bahwa untuk meningkatkan Pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil melalui peraturan pengganti yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020.