Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Berikut disampaikan daftar nama Peserta Tes CPNS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang berhak mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) lihat dan unduh disini. Peserta yang mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang wajib menentukan titik lokasi Tes SKB sesuai dengan Petunjuk berikut >> Pemilihan Titik Lokasi SKB Hasil Tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) CPNS Tahun 2019 >> unduh disini

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi, Badan Kepegawaian Negara akan melakukan proses layanan kepegawaian berbasis less paper dengan penggunaan tanda tangan digital (Digital Signature). Untuk Kenaikan Pangkat mulai periode 1 Oktober 2020 dan layanan Pensiun mulai tanggal 1 Agustus 2020. Berkenaan hal tersebut agar Instansi menunjuk Personal In Charge (PIC) pada unit yang membidangi kepegawaian dengan mengisi form yang terdapat pada surat ini. >> SE BKN Nomor : D 26-30/V/108-9/99

Bersama ini disampaikan Jadwal dan Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) oleh Badan Kepegawaian Negara dengan pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam surat ini selengkapnya >>Pengumuman Nomor : 810/964/IPDN

Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT dijadwalkan pada Bulan September - Oktober 2020 dengan memperhatikan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Surat MENPANRB Nomor : B/611/M.SM.01.00/2020

Bahwa untuk memperkuat peran kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus didukung oleh pejabat yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah. Pembentukan Panitia Seleksi serta dokumen konsultasi yang dilengkapi untuk Menteri Dalam Negeri dapat dilihat pada surat Edaran ini selengkapnya pada link >> SE Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ

Agar penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) tetap terlaksana pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, perlu menyusun pedoman pelaksanaan seleksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan seleksi dengan metode CAT BKN. Berikut kebijakan umum bagi Tim Pelaksana CAT BKN, Panitia Seleksi Instansi dan Peserta >> unduh SE BKN Nomor : 17/SE/VII/2020

Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerjanya, Pegawai Negeri sipil dapat melakukan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 dan telah memperoleh Surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon II. Saat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran MENPANRB Nomor 46 tahun 2020 yang diperbaharui dengan Surat edaran MENPANRB Nomor 55 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat edaran selengkapnya SE MENPANRB Nomor 64 tahun 2020.

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang analisis dan evaluasi hukum perlu menetapkan peraturan tentang jabatan Fungsional Analis Hukum yang mengatur pengangkatan pertama, jenjang jabatan dan uraian kegiatan beserta angka kreditnya. PERMENPANRB Nomor 51 Tahun 2020

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi maka perlu mengganti aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Unduh peraturan disini >>PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2020

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan Perubahan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat beradapatasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja bagi ASN dan Pegawai Kontrak. Pelaksanaan Sistem Kerja Saat Tatanan Normal Baru dapat dilihat pada surat edaran selengkapnya : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/406/IV.7/BKD