Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini untuk memberikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil. Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam peraturan Badan ini meliputi : jenis pemberhentian PNS, pelaksanaan pemberhentian PNS, penyampaian keputusan pemberhentian, pemberhentian sementara, pengaktifan kembali, kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali, hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan, uang tunggu dan uang pengabdian. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020

Mengingat tenggat waktu pemenuhan ketentuan tersebut tersisa sekitar 6 bulan lagi, dan masih banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengangkat jabfung PPBJ maka diperlukan langkah percepatan untuk memenuhi kewajiban tersebut guna menghindari potensi terhambatnya proses pengadaan. Data jabfung PPBJ di lembaga dan pemerintah daerah dapat dilihat pada lampiran surat LKPP Nomor 4306/KA/06/2020

Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional bidang pertanian dan perubahan peraturan terkait pelaksanaan jabatan fungsional diperlukan penegasan tentang pengangkatan dan pembebasan sementara dalam jabatan fungsional. Persyaratan untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, inpassing/penyesuaian dan promosi dapat dilihat pada lampiran surat Kemeterian Pertanian Nomor : B-780/OT.110/A2/06/2020

Berdasarkan analisis cepat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, angka reproduksi efektif (Rt) penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas 1 yang berarti angka penderita akan terus bertambah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19 melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/205/2020.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah wajib mengikuti protokol kesehatan yang memadai guna memenuhi standar pencegahan penyebaran COVID-19. SE Gubernur Nomor 094/76/GT.COVID-19

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen seumber daya manusia aparatur. Peraturan tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan telah diganti dengan PERMENPANRB Nomor 39 Tahun 2020.

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Jabatan Fungsional Pranata SDM merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan, dengan demikian peraturan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dan telah diganti dengan PERMENPANRB Nomor 38 Tahun 2020

Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional. Bahwa Peraturan MENPANRB nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang jabatanFungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga diganti dengan PERMENPANRB Nomor 37 tahun 2020.

Bersama ini disampaikan persyaratan penerbitan SKPP Pensiun, Mutasi Pindah (keluar dan masuk provinsi). SKPP>>Unduh Disini

Seleksi Calon Pengasuh Praja IPDN akan dilakukan Bulan Juli 2020, terkait hal ini agar seluruh Kepala Perangkat Raerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberitahukan/mengumumkan/menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup Instansi masing-masing. Persyaratan, pendaftaran dan jadwal seleksi dapat dilihat pada surat selengkapnya pada link berikut >>Seleksi Calon Pengasuh Praja IPDN 2020.