Category: Pengumuman

Penyerahan SK Pengangkatan CPNS bagi 374 orang dalam formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya bertempat di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada 5 orang perwakilan CPNS yang dilanjutkan dengan penyematan pin Korpri. Mengingat kondisi pandemi Covid-19, acara ini hanya dihadiri secara langsung oleh 50 orang perwakilan CPNS dan sisanya hadir secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan

Lihat dan unduh jadwal pada link berikut : Pengambilan SK CPNS 2019

Pemberian hak pensiun merupakan bentuk penghargaan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atas pengabdiannya dan akan mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya. Untuk itu dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan menyampaikan daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil & Data Guru SMA Sederajat/SMK/SLB serta Tenaga Administrasi Sekolah yang akan mencapai batas usia pensiun tahun 2022 dilingkungan instansi masing-masing sebagaimana pada contoh format terlampir kemudian data tersebut disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Surat dan formulir dapat dilihat dan diunduh pada link dibawah ini Surat Edaran Nomor : 800/103/III.7/BKD

Surat edaran ini merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), bagi pejabat Administrator dan pejabat Pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional dan ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator. Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/II/2021

Ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dimaksudkan sebagai kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ke ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Salah satu tujuan ditetapkannya surat edaran ini untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada periode penilaian kinerja Tahun 2021. Unduh Surat edaran disini : SE KEMENPANRB Nomor 3 Tahun 2021

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak beserta keluarga agar tidak bepergian ke luar daerah dan/atau mudik. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018. Lihat surat selengkapnya disini>>>Surat Edaran Nomor 800/93/IV.7/BKD

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Instansi Pembina akan mengadakan uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang AKPD dan pengangkatan PNS ke dalam JF AKPD melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Surat usulan peserta uji kompetensi agar disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/Unit yang membidangi kepegawaian di Instansi Pemerintah Daerah paling lambat hari Jumat, 19 Februari 2021. Persyaratan dan peraturan serta link pendaftaran peserta uji kompetensi dapat dilihat pada surat selengkapnya >>>> Surat Kementerian Keuangan Nomor S-12/PK.4/2021

Bersama ini disampaikan Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut di atas setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja. Surat Edaran Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperlukan pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran. selengkapnya unduh disini>>>>PERATURAN BKN NOMOR 26 TAHUN 2020

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai instansi pembina telah mengusulkan peningkatan kelas jabatan JF PPBJ kepada MENPARB dan telah disetujui melalui surat MENPANRB Nomor : B/1392/SM.04.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 (terlampir). Untuk menindaklanjuti perubahan kelas tersebut agar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kenaikan tunjangan kinerja bagi Pengelola PBJ yang ada di instansi masing-masing sesuai kelas jabatan baru. Jenjang dan kelas jabatan baru dapat dilihat pada surat LKPP Nomor : 1662/KA/01/2021